Pola hidup masyarakat sedang berkembang pesat ke pola hidup yang sangat konsumtif berlebihan, serba mewah dan gemerlap, sehingga menjadikan negeri kita senantiasa defisit dalam neraca pembiayaan dan perdagangan luar negerinya. Kita telah menjadi bangsa yang tekor lantaran pola hidup kita. Cobalah perhatikan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari bahan pangan yang sangat sederhana seperti garam sampai dengan peralatan elektronik yang canggih, sebagian besar berasal dari impor. Demikian pula penguasaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, mineral dan emas, hutan dan kebun kelapa sawit bahkan air minum dalam kemasan, pabrik semen, rokok dan toko-toko kelontong dan bahan pokok, juga dikuasai oleh modal asing atau pengusaha besar yang bekerjasama dengan asing. Sementara rakyat di sekitarnya tetap miskin.
Tak pelak lagi, kesenjangan sosial ekonomi atau gini rasio kembali merebak bahkan semakin melebar, yang mendekati tanda bahaya. Meski pada awal Maret 2019 gini rasio turun tipis menjadi 0,382 dari 0,389 pada Maret 2018, namun dalam satu dasawarsa terakhir tak mau jauh dari level bahaya, yakni 0,4 bahkan sesekali melampaui.
Berbagai data BPS juga mengindikasikan kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang makin melebar, jika dikonfrontasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%-6% dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok kaya lebih mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada 2008, 40% penduduk di kelompok pendapatan terendah masih menikmati PDB antara 21%-23%. Namun porsi itu anjlok menjadi hanya 16% pada 2012.
Sebaliknya, 20% penduduk terkaya, yang pada 2008 sudah menikmati 40% produk domestik bruto atau kue ekonomi nasional, melonjak menjadi penikmat 49% kue ekonomi nasional pada 2012. Ini terjadi, karena dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 6%, penduduk miskin hanya menikmati kenaikan pendapatan maksimal 2% per tahun. Sebaliknya penduduk terkaya menikmati kenaikan pendapatan hingga 8%. Artinya kenaikan pendapatan penduduk yang kaya melonjak signifikan, sedangkan penduduk miskin meski pendapatannya naik tetapi tidak besar.
Ironisnya, di negeri kita tercinta Indonesia ini, yang justru memprihatinkan, kelompok-kelompok yang paling menikmati sumber daya alam dan kue pembangunan, adalah kelompok yang oleh berbagai media massa terutama media sosial yang sangat luas jaringan dan jangkauannya, dicirikan dan disebut Asing – Aseng, yang tiada lain adalah orang-orang asing dan WNI keturunan Cina, yang secara kebetulan dalam keyakinan beragama juga banyak berbeda dengan mayoritas penduduk.
Jadi berbeda dengan kaum minoritas di banyak negara lain yang hanya mengandung satu unsur minoritas misalnya suku/ras saja atau hanya agama saja, di Indonesia tidak demikian halnya. Mereka mengumpulkan dua unsur minoritas sekaligus yaitu suku/ras dan agama, sehingga dengan demikian potensi kerawanan sosialnya jauh lebih besar.
Posisi strategis Asing – Aseng khususnya WNI keturunan Cina pada kegiatan ekonomi, dalam praktek kehidupan adalah merupakan kekuasaan potensial dan aktual, yang selanjutnya mudah merambah ke penguasaan sumber daya alam, penguasaan media massa kemudian ke politik dan pemerintahan dan lain sebagainya, yang apabila tidak diatasi secara sistemis strategis, maka akan menjadi gurita kekuasaan yang mendominasi. Padahal dominasi hanya akan melahirkan pertentangan, cepat atau lambat, dominasi akan menemui perlawanan. (B.Wiwoho, Rumah Bagi Muslim, Indonesia dan Keturunan Tionghoa, Teplok Press 2016).
Potensi kerawanan dan perpecahan bangsa tersebut sudah cukup lama diantisipasi oleh para aktivis pembauran, dengan mengusulkan berbagai kebijakan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang menajam, serta dominasi kekuasaan yang berbasis ekonomi yang diwarnai dengan perbedaan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), antara lain dengan kebijakan kemitraan usaha besar-menengah-koperasi dan usaha kecil, yang dilaksanakan secara taat asas. Usaha-usaha besar harus bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan menarik gerbong-gorbong usaha menengah-koperasi dan kecil. Tak kalah penting adalah mencegah terjadinya praktek-praktek oligarki dan monopoli, sebaliknya mengembangkan sistem sub-kontrakting dan modal ventura yang meluas dan sebanyak-banyaknya.
Dalam berbagai kesempatan, para aktivis disamping berusaha keras mewujudkan pembauran, juga berkeyakinan dan oleh sebab itu selalu menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki pribumi yang kuat, karena pribumi yang kuat merupakan kunci pembauran. Untuk itu pula Pemerintah harus memiliki serta melaksanakan kebijakan strategis yang menyeluruh dan terpadu, bukan hanya bersifat tambal sulam, emosional, dan manipulatif, serta tidak pernah menyentuh persoalan utama yakni penguasaan modal yang menyebabkan peta kompetisi menjadi sangat tidak seimbang. Yang juga tidak kalah penting, adalah secara sungguh tidak pandang bulu, memberantas KKN (Korupsi – Kolusi – Nepotisme); ( B.Wiwoho dkk. dalam Pribumi Kuat Kunci Pembauran, penerbit Bina Rena Pariwara 1997).
Allahumma amin.
