Korupsi yang kian merajalela, diskriminasi terhadap masyarakat minoritas, serta kekerasan yang mengancam kelompok-kelompok kritis hingga kini masih jadi pemandangan sehari – hari. Ketidakhormatan terhadap hukum serta kesewenang-wenangan para pemegang kekuasaan kian menjadi-jadi, meskipun semangat reformasi dan transisi demokrasi telah digaungkan sejak 21 tahun silam. Benarkah kini sedang terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia?
Tidak mudah bagi awam untuk memahami apa yang dimaksud dengan “kemunduran demokrasi”. Apa saja peristiwa politik yang bisa digolongkan sebagai kemunduran demokrasi, bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa jalan keluar permasalahan tersebut, semua masih belum sepenuhnya dapat dimengerti. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, tidak semua orang menyadari sebenarnya kemunduran demokrasi di Indonesia bukanlah mitos, hoaks ataupun fake news (berita palsu). Kemunduran demokrasi adalah sebuah kenyataan yang menurut para pengamat politik telah terjadi selama setidaknya 5 hingga 10 tahun terakhir.
Buku “Menyelamatkan Demokrasi” yang diterbitkan LP3ES pada bulan Desember 2019 memberikan penjelasan cukup terperinci tentang kemunduran demokrasi di negeri ini. Empat penulis, yaitu Wijayanto, Didik J. Rachbini, Malik Ruslan dan Fachru Nofrian Bakarudin, menguraikan secara deskriptif bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia. Mereka mengkritik secara lugas penyimpangan atas praktik-praktik demokrasi yang terjadi selama ini.
Profesor Didik, pengamat ekonomi yang juga ketua dewan pengawas LP3ES, mengatakan demokrasi yang ditingkahi konflik terus-menerus dan tanpa rule of law (supremasi hukum) akan mendorong sistem demokrasi mundur menjadi sistem otoriter dengan penguasa yang sewenang-wenang. “Padahal, suasana damai tanpa konflik dan kekerasan, terciptanya keamanan dan tegaknya rule of law adalah elemen pokok dari demokrasi,” ungkap Didik dalam kata pengantar buku.
Definisi kemunduran demokrasi cukup beragam, ungkap Wijayanto, direktur Centre for Media and Democracy LP3ES. Mengutip Eve Warburton dan Thomas Power (2019), Wijayanto mengatakan kemunduran demokrasi adalah proses yang berlangsung secara perlahan yang ditandai dengan situasi di mana aktor-aktor politik secara perlahan berpaling dari nilai-nilai dan institusi demokrasi.
“Regresi demokrasi tidak serta-merta berjalan menuju otoritarianisme. Namun, ini secara perlahan melahirkan tipe lain dari rezim politik yang tidak sepenuhnya demokatis namun juga tidak sepenuhnya diktator […],” ungkap Wijayanto, doktor lulusan Institute of Area Studies, Universitas Leiden, saat diskusi peluncuran buku “Menyelamatkan Demokrasi” di Jakarta pada 21 Desember.
Mengapa terjadi regresi demokrasi?
Menurut Wijayanto, regresi demokrasi di Indonesia bisa dilihat dari mainstreaming kekuatan politik Islam yang terus-menerus ada dan mendapatkan panggung di Indonesia. Institusi-institusi negara melakukan manipulasi terhadap peraturan-peraturan yang ada, dan kemudian melakukan represi terhadap oposisi politik.
“Ada upaya rezim Jokowi untuk intervensi pemilihan ketua partai politik, sehingga yang muncul orang-orang yang loyal pada dirinya,” ungkap Wijayanto, dosen media dan demokrasi di Universitas Diponegoro, Semarang.
Mengutip Warburton dan Aspinall (2019), Wijayanto menyebutkan ada tiga penyebab munculnya regresi demokrasi: Faktor struktural, peran aktor dan pandangan publik.
Pertama, pada aspek struktural, Reformasi1998 terjadi ketika Indonesia mengalami tingkat korupsi yang sangat parah. Elit-elit oligarki tetap berkuasa setelah perubahan rezim Soeharto terjadi. Oligarki terbentuk pada era Orde Baru. Di era tersebut, elit-elit demokrasi diberi kekuasaan, mendapat kesempatan membentuk koalisi-koalisi besar. Pertumbuhan ekonomi saat itu juga relatif rendah yang hingga sekarang belum bisa teratasi. Ketimpangan ekonomi yang tinggi berlangsung hingga kini. Partai politik juga tidak berfungsi dengan baik.
Menurut Wijayanto, sampai sekarang, partai politik tidak berhasil melakukan regenerasi politik, atau menjadi agen regenerasi politik. “Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hanya ada 72 atau sekitar 12.5% anggota legislatif terpilih yang berusia di bawah 40 tahun. Artinya, kita gagal melakukan regenerasi orang-orang muda dalam politik. Ini sebenarnya tugas partai politik,” kata Wijayanto. Ia berpendapat faktor-faktor tersebut diwarisi oleh era Reformasi yang hingga hari ini tidak bisa dibenahi.
Kedua, terkait peran aktor, ada keterlibatan dua presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan kini Joko “Jokowi” Widodo, atas munculnya kemunduran demokrasi di Indonesia. Mereka sudah berdosa atau setengah hati mendukung demokrasi, sebagaimana ditengarai oleh Walburton dan Aspinall. Di masa pemerintahannya, Yudhoyono merangkul semua kekuatan politik, baik yang paling konservatif maupun reaksioner, termasuk yang demokratis.
“Ia (Yudhoyono) menghindari demokrasi yang bisa ‘menyerang’. Akibatnya, seperti yang pernah terungkap di sejumlah riset, keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan militer secara sistematik, juga perubahan – perubahan lain yang krusial untuk memberantas korupsi tidak bisa diwujudkan,” ungkap Wijayanto. Di bawah pemerintahan Yudhoyono yang “konservatif”, kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah berkali-kali mengalami serangan. Sikap ambigu semacam ini bisa dimengerti karena Yudhoyono adalah seorang militer, kata Wijayanto.
Yang mengejutkan, meskipun Jokowi tidak berlatar-belakang militer, ia sangat bergantung pada kekuatan militer dan menjalin hubungan dengan elit – elit militer, memberikan ruang yang lebih besar bagi tentara dalam kehidupan sipil. Ini sangat terlihat ketika menjelang pemilihan presiden 2019, Jokowi menginstruksikan para tentara di level desa untuk mengkampanyekan kebijakan-kebijakannya dan memerangi hoaks atau berita palsu yang terkait dirinya, kata Wijayanto.
Khawatir akan munculnya oposisi dari kelompok Islam, menurut sang pengamat, Jokowi mendekati Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). UU ITE digunakan untuk melemahkan kelompok kritis sementara Perppu diterbitkan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Ini jadi sinyal bagi para ilmuwan akan adanya regresi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.”
Ketiga, pandangan publik terhadap demokrasi yang terungkap dalam sejumlah riset menunjukkan mereka tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai demokrasi. Mengutip Aspinall, Wijayanto menyebutkan ada 58% orang Indonesia memilih demokrasi. “Artinya, ada 42% yang tidak selalu mendukung demokrasi,” ia menegaskan. Menurutnya ini bisa dilihat dari sikap sejumlah kalangan publik yang menyetujui tindakan non-demokratis, seperti pembubaran HTI, karena dipicu kekhawatiran mereka akan meluasnya radikalisme dan fundamentalisme.
Melemahnya gerakan anti-korupsi
Memuat hasil riset bersama LP3ES dan United Nations Democracy Fund (UNDEF) tentang keterkaitan negara dengan kekerasan dan konflik yang terjadi secara meluas di Indonesia, buku “Menyelamatkan Demokrasi” juga mengulas pelemahan gerakan anti-korupsi oleh kekuatan negara, yang menurut Profesor Didik telah muncul menjadi sosok semi-otoriter. Ia menyoroti kasus yang belum lama terjadi, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilumpuhkan dengan cara gerilya di DPR bersama Presiden, yang ternyata diam-diam mendukung pelemahan lembaga negara tersebut.
“Satu lembaga produk reformasi sudah runtuh karena aktor di dalam sistem demokrasi itu sendiri bersifat antidemokrasi,” kata Profesor Didik.
Malik, peneliti LP3ES yang menekuni isu-isu korupsi di Indonesia, mengatakan pencegahan korupsi masih jauh dari harapan. Kasus-kasus nyaris tidak masuk akal yang terjadi hampir 20 tahun silam, kini terjadi kembali. Ia merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di enam daerah, yaitu Bengkulu, Boven Digul, Kepulauan Aru, Lampung Timur, Rembang dan Tomohon, di mana pilkada dimenangkan oleh tersangka kasus korupsi. “Pilkada di Maluku Utara dan Tulungagung pada 2018 dimenangkan tersangka kasus korupsi,” kata Malik dalam diskusi peluncuran buku.
Ia menyayangkan sejumlah pernyataan elit yang cenderung memojokkan KPK dengan menyebut lembaga ini sebagai penghambat investasi. Pemberlakuan UU No. 19/2019 kian memperlemah upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, baik dalam konteks penindakan maupun pencegahan.
“Ada 26 poin pelemahan: Independensi, Dewan Pengawas, SP3, sulitnya melakukan OTT, kewenangan penyelidikan dan penyadapan, risiko kriminalisasi terhadap penyidik, supervisi, dan banyak lagi,” kata Malik.
Fachru, doktor ekonomi lulusan Universitas Pantheon – Sorbonne, Paris, melihat saat ini kondisi makro ekonomi negara tidak terlampau mengalami banyak perubahan, baik dari sisi tingkat suku bunga, penerbitan saham, inflasi, nilai tukar rupiah maupun ruang fiskal.
Terlepas upaya-upaya pemerintah mendorong investasi, persistensi tingkat investasi hingga kini masih relatif lemah. “Pemerintah berupaya meningkatkan pajak dengan mengorbankan industrialisasi sementara pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa barang industri,“ ungkap Fachru. “Tekanan terhadap rupiah, tingkat suku bunga yang relatif tinggi, serta pasar domestik yang lemah hingga kini terus berlangsung,” ia menandaskan. Tindakan Jokowi melakukan “bersih-bersih” BUMN patut disambut hangat; namun, apa dampaknya bagi sektor swasta hingga kini belum jelas terlihat.
Di tengah banjir pujian dunia internasional atas keberhasilan Indonesia menjalankan prosedur demokrasi, buku “Menyelamatkan Demokrasi” menyodorkan fakta-fakta yang relatif mudah dipahami awam bahwa demokrasi Indonesia sebenarnya mengalami kemunduran dan belum mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi sejati sebagaimana seharusnya. Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan negara untuk memastikan elemen-elemen demokrasi berjalan dengan baik.
Aliya Herawati
