Muzakarah

Nikah Tanpa Izin Istri

Ditulis oleh Panji Masyarakat

Saya mempunyai seseorang kakak, janda tanpa anak, yang kini telah menjalin hubungan dengan laki-laki beristri. Anaknya banyak lagi. Di antaranya sudah berkeluarga. Konon, istri laki-laki itu sudah frigid. Mereka mengaku sudah menikah siri, padahal kakak saya masih mempunyai kakak dan adik kandung, baik laki-laki maupun perempuan, dan pernikahan siri itu tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Juga tanpa sepengetahuan istri laki-laki tadi. Sahkah pernikahan mereka, yang hanya menghadirkan saksi karyawan si laki-laki? Jika tidak sah, berarti huubungan suami-istri di antara mereka tergolong zina? Bagaimana hukumnya seorang kiai yang tetap bersedia menikahsirikan satu pasangan, padahal dia tahu kalau saudara-saudara pihak (yang seharusnya bertindak sebagai wali) tidak mengetahui pernikahan?

Jawaba.

Prof. Dr. Fatchurrahman Djamil

Pernah menjabat Dekan Fak. Agama Islam Univ. Muhammadiyah Jakarta. Kini Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Saudara Alghanti, kita awali menjawab pertanyaan Anda dari rukun dan syarat nikah. Rukun nikah menurut jumhur (mayoritas) ulama: ada sepasang mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Ketetapan itulah yang dipakai buat kita di Indonesia yang umumnya bermazhab Syafi’i. Menurut pandangan agama, itu sudah dianggap sah.

Masalahnya, apakah istilah nikah resmi ada di dalam fikih? Ternyata istilah pencatatan perkawinan adalah istilah baru. Pada masa nabi dan sahabat, hal itu tidak ada. Tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan. Maka, administrasi pencatatan pernikahan itu demi kemaslahatan kedua belah pihak. Jadi bukan atas dasar Alquran dan Hadis. Dalam istilah ushul fiqh, metode seperti ini disebut al-maslahatul mursalah, yakni untuk kemaslahatan umum, meski tidak ditetapkan dalam Alquran dan Hadis. Dan itu tidak dilarang.

Alhasil, pencatatan perkawinan bukan kewajiban keagamaan, tetapi kewajiban kenegaraan. Dengan kata lain, pernikahan siri pada dasarnya sah menurut hukum agama, Cuma ada kurangnya. Dalam bahasa agama, kalau pernikahan tidak dilakukan petugas yang ditetapkan penguasa, dalam arti ulil amri, berarti tidak mengikuti aturan. Itu berdosa. Tetapi, dosa itu tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya. Ini secara umum.

Bagaimana mengenai wali? Menurut jumhur ulama, harus ada wali dalam setiap pernikahan. Tanpa itu, pernikahan tidak sah. Tapi, ada satu mazhab, yakni Hanafi, yang membolehkan wanita dewasa apalagi janda menikahkan dirinya sendiri. Artinya, tidak dinikahkan oleh walinya. Tapi bukan berarti ia bisa ia menikahkan diri seenaknya. Wali itu ada urutannya dan harus dari keluarga pihak perempuan. Urutannya: pertama ayah, kalau tidak bisa paman, dan seterusnya sesuai wali nasab.

Seandainya walinya tidak menyetujui, hak mengawinkan diri sendiri ada pada wanita itu. Bagi perempuan yang belum pernah menikah, posisi wali lebih dominan, sedangkan bagi janda tidak. Nabi bersabda, “Seorang gadis diminta persetujuannya, sedangkan janda diminta pertimbangannya.”  Kalau dia tidak setuju, tidak menjadi persoalan, dia bisa menikahkan dirinya sendiri.

Saksi juga harus ada. Siapa pun, meski bukan keluarga, bisa menjadi saksi.

Soal kiai yang anda tanyakan, mungkin ia bertindak sebagai wali hakim. Untuk itu, minimal harus ada surat dari keluarga wanita untuk mendelegasikan perwalian kepada kiai tadi.

Sebenarnya, yang bisa jadi wali hakim hanya mereka yang mendapat mandat dari pemerintah. “Sulthan atau penguasa menjadi wali bagi orang yang tak mempunyai wali,”  Nabi bersabda. Yang menjadi sulthan, bisa petugas yang mendapat mandat pemerintah, yaitu pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Kiai tadi bisa saja mengawinkan, dan nikahnya sah, tapi ia berdosa karena tidak mengikuti peraturan. Itu sja.

Yang dimaksud “tidak punya wali” itu bukan tidak ada di tempat. Kalau tidak ada di tempat, harus dihadirkan. Boleh juga lewat telepon atau faksimile, pesan singkat atau SMS (sekarang bisa menggunakan media sosial, ed) untuk memberi  pernyataan untuk mewakilkan perwaliannya.

Soal izin menikah dari istri pertama, dalam kitab fikih manapun tak ada persyaratan harus minta izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Sama dengan pencatatan pernikahan tadi, ini kewajiban kenegaraan, demi kemaslahatan.

Sumber: Panji Masyarakat, 30 Juni 1999

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda