Tokoh Persis dan juru bicara Masyumi yang menolak bergabung dengan PRRI ini sering dicap fundamentalis karena sikapnya yang tidak kenal kompromi dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Mengapa keluarga Bulan Bintang menyebutnya Napoleon Masyumi?
Kiai Haji Isa Anshary adalah tokoh Persatuan Islam (Persis) dari ranah Minang yang menetap di tatar Sunda — Bandung. Ia dikenal konsisten memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar Negara Republik Indonesia, melalui jalur parlemen bersama Partai Masyumi. Karena itu ia sering dicap fundamentalis. Ia juga masyhur sebagai mubalig yang memukau, dan penulis yang tajam. Ia termasuk salah seorang perancang Qanun Asasi Persis.
Lahir di Maninjau, Sumatera Barat, pada 1 Juli 1916, Isa dibesarkan di lingkungan yang religius. Mendapat pendidikan agama dari kedua orang tuanya, dan dari pengajian di surau. Ketika remaja ia aktif di berbagai organisasi keislaman, di antaranya Sarekat Islam, Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia, dan Indonesia Berparlemen. Setelah menyelesakan pendikan di madrasah pada usia 16 tahun, ia merantau ke Bandung, mengikuti berbagai kursus keilmuan pengetahuan umum. Sedangkan wawasan dan kedalaman keislamannya ditempa di orgnisasi Persis yang ia geluti hingga sempat menjadi ketua umum. Tahun 1940, ia menjadi anggota hoofdbestuur (pimpinan pusat) Persis. Tahun 1948, ia melakukan reorganisasi Persis yang mengalami kevakuman sejak masa pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan. Tahun 1953 hingga 1960, ia terpilih menjadi ketua umum organisasi kaum modernis ini.
Di lingkungan keluarga Bulan Bintang, Isa Anshary dijuluki “Napoleon Masyumi”, karena badannya yang agak pendek, gemuk, tetapi sangat tegas, sebagaimana pemimpin Prancis yang legendaris itu. Karena sikapnya yang tegas dan tidak kenal kompromi, Isa Anshary disegani oleh lawan maupun kawan. Ia pernah memimpin gerakan antifasis pada zaman penudukan Jepang, dan Front Anti Komunis pasca kemerdekaan Republik Indonesia.
Isa Anshary tidak setuju dengan teman-temannya dari Partai Masyumi yang bergabung dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera tahun 1958. Meski tidak terlibat, ia harus ikut menanggung getahnya: pada 1962 ia ditahan oleh rezim Soekarno dan menjadi tahanan rumah di Madiun, Jawa Timur, bersama Prawoto Mangkusasmito, Assaat, Mohamad Roem, Yunan Nasution, dan K.H. Engkin Zainal Muttaqin. Setelah keluar dari tahanan, Isa Anshary aktif dalam dunia dakwah dan menjadi penasihat Persis yang pernah dipimpinnya. Ia juga menjadi penasihat Pengurus Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang didirikan oleh mantan tokoh-tokoh Masyumi dan diketuai M. Natsir.
Selain pernah memimpin Persis, Isa Anshary aktif sebagai ketua Persatuan Muslimin Indonesia; pemimpin Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia; dan sekretaris Partai Islam Indonesia. Semuanya di Bandung. Ia juga ikut mendirikan Muhammadiyah Cabang Bandung.
Pada zaman pendudukan Jepang Isa Anshary ikut ambil bagian dalam perjuangan membentuk kader-kader pejuang Islam. Ia menjabat beberapa jabatan, seperti sebagai Pimpinan Umum Gerakan Anti Fasis (Geraf), pemimpin Angkatan Muda Indonesia, kepala bagian penerangan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Cabang Bandung. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia tetap aktif menjadi ketua Barisan Sabilillah di Bandung, Dewan Mobilitas dan kepala penerangan Masyumi Cabang Bandung, ketua Partai Masyumi wilayah Jawa Barat, dan anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Ia pernah menduduki jabatan anggota DPR-RI hasil Pemilu 1955, juga anggota Konstituante sampai dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1959.
Pada masa demokrasi parlementer, muncul perbedaan pandangan tentang dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante. Ada yang menginginkan Indonesia berideologi sekuler-nasionalis dengan dasar negara Pancasila. Di sisi lain ada yang menginginkan negara berdasarkan Islam. Masyumi yang bercita-cita untuk membangun Negara Islam, menampilkan Isa Anshary sebagai juru bicara. Isa Anshary menatakan bahwa Islam sebagai dasar negara merupakan satu hal yang tidak bisa dikompromikan. Menurut dia, ideologi Islam adalah sekaligus juga akidah Islam. Kata dia, “Ideologi dan filosofi negara adalah termasuk akidah bagi umat Islam. Akidah umat Islam haram dikompromikan. Barangsiapa yang berkompromi, maka ia berkhianat kepada Islam, kepada Allah dan Rasul-Nya.”
Selain politikus dan mubaligh kondang, Isa Anshary juga dikenal sebagai penulis yang tajam dan produktif, baik sebagai jurnalis maupun penulis buku. Ia pernah menjadi pimpinan redaksi Aliran Muda dan Laskar Islam, dan pernah menjadi pembantu tetap surat kabar Pelita Andalas Medan.
KH Isa Anshary wafat pada 11 Desember 1969, sehari setelah Idul Fitri. Sehari sebelum lebaran ia menyatakan bersedia memberikan khutbah Idul Fitri, namun takdir berkehendak lain. Naskah khutbah sempat dia ketik dua halaman, tapi tak sempat dibacakan. Salah satu putranya Endang Saifuddin Anshary, yang kerap disapa Mang Endang, seorang cendekiawan Muslim yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Montreal, Kanada.***
