Cakrawala

Kekuasaan

Ditulis oleh Panji Masyarakat

Kekuasaan semestinya menjadi sumber bagi penentu penegakan keadilan dan kebenaran. Yang sering terjadi justru sebaliknya.

Kekuasaan, selain diributkan, juga selalu dipeributkan orang. Janji-janji berupa bantuan materi, kenaikan jabatan atau apa pun, sering disulap orang menjadi “mantra” ampuh untuk mengumpulkan dukungan. Orang bisa berubah menjadi “raja tega”: menelikung kawan seperjuangan, demi kekuasaaan. Anomali menjadi absah, muslihat adalah lumrah, kebohongsn bahkan menjadi keharusan. Semua demi kekuasaan. Sejarah telah memberikan kearifan soal ini. Dalam kamus kekuasaan, setiap suksesi mesti ada sesaji.

Di tingkat konsepsi, secara kultural terbangun makna baru tentang kekuasaan: kekuasaan adalah anugerah sehingga mesti diburu, bahkan diperebutkan. Kekusaan adalah nikmat dari Tuhan yang harus dinikmati dan dipertahankan. Kekuasaan adalah eksistensi diri sehingga harus dicari dan diperjuangkan. Ini tentu sangat kontras dengan etika Islam. Sebab, dalam islam kekuasaan bukanlah nikmat, tapi amanat. Kekuasaan bukan anugerah tapi pengabdian.

Saat diangkat menjadi khalifah, Umar ibn Abdul Aziz bukan bahagia tapi gelisah. Kemudian ia memanggil Salim Bin Abdullah, Raja’ bin khayadh, dan Muhammad bin Ka’ab Al-Kurazi. “Kekhalifahan ini sebuah kesulitan. Apa yang harus aku lakukakan dalam kesulitan itu?” tanya Umar dengan nada resah.

Salah seorang dari tiga sahabat itu menjawab, “Jika engkau hendak diselamatkan kelak dari hukum Tuhan, ketika engkau memegang kekuasaan, pandanglah orang muslim yang lebih tua darimu sebagai ayahmu; pemudanya sebagai saudara karibmu; anak-anaknya sebagai anak-anakmu;dan seluruh kawasan negeri sebagai rumahmu; serta seluruh penduduknya sebagai keluargamu. Kunjungilah bapakmu, hormati saudaramu, dan sayangi anak-anakmu.”

Kegelisahan Umar bukan hal yang anah. Sebab ia sadar, kekuasaan adalah amanat,bukan nikmat, dari Tuhan. Kursi kekuasaan adalah pengabdian dan pelayanan yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan kelak; didepan manusia dan Tuhan. Di mata Umar, kekuasaan bukanlah pulung – seperti yang kental dalam persepsi tradisi Jawa – yang harus disyukuri. Kekuasaan juga bukan soal kamukten yang harus dipertahankan dan dijaga eksistensi dan karismanya dengan mengabsahkan segala cara, seperti banyak terjadi dalam sejarah.

Kekuasaan adalah pelayanan dan pengabdian. Penguasaan dalam sebuah negeri sebenarnya adalah pelayan bagi seluruh rakyat. Seperti sabda Nabi Muhammad saw, “Sayyidun qaumi khaadimuhun”. Oleh karena itu, dalam kamus kekuasaan yang berlaku sebenarnya adalah soal kapabilits dan pertanggungjawaban. Logikanya, setiap menjadi penguasa atau pemimpin berarti harus siap menjadi pelayan.

Oleh karena itu, kekuasaan sangat terkait dengan kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini sebenarnya tak perlu dicari karena benih-benihnya sudah ada dalam diri manusia. Kepercayaan ini bisa dibetuk dengan kredibilitas moral dan intelektual yang murni untuk mengabdi. Kepercayaan publik sejatinya adalah pantulan sinar yang bersumber dari dalam diri manusia. Oleh karena itu, dalam etika Islam, adalah hal tabu jika seseorang meminta-minta jabatan, kedudukan atau kekuasaan. Karena “nilai-nilai” Kkekuasaan sejatinya lahir dari dalam diri manusia, yang cahayanya akan ditangkap oleh orang lain.

Seperti nasihat ketika sahabat Umar tadi, Kekuasaan mestinya digerakan dengan kesadaran pengabdian, bukan kesadaran kekuasaan: menabur cinta sejati, bukan anarki. Memandang rakyat sebagai tuan yang harus dilayani, bukan dipencundangi. Jika orang berebut kursi kekuasaan, entah itu kursi presiden, kursi ketua lembaga atau organisasi yang strategis lainnya, bahkan kursi ketua RT sekalipun, sebetulnya mereka sedang berebut untuk menjadi pelayan, jongos bagi rakyat yang nanti mesti dipertangunggung jawaban.

Kesadaran macam ini sangat penting sekarang ini, mengingat kekerasan secara struktural sering menjadi sumbu dari berbagai anarki. Kekuasaan yang mestinya menjadi sumber yang menentukan dalam penegakan keadilan dan kebenaran, malah menjadi penelikung kebenaran dan keadilan.

Mesti menjadi kesadaran setiap individu bahwa kekuasaan sejatinya adalah pelayanan. Seperti sikap Umar, kekuasaan harus dipandang sebagai amanat, bukan nikmat.  

Penulis: Islah Gusmian, alumnus Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (Sumber: Panji Masyarakat, 3 November 1999).

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda