Cakrawala

Cingkrang Radikal (Bagian 3)

Ditulis oleh Anis Sholeh Ba'asyin

Tidak seperti penggunaan pakaian ‘cingkrang’, pemeliharaan jenggot atau dahi menghitam; yang hampir selalu dirujukkan ke kelompok tertentu, meski secara ajaib acap bergeser kesana-kemari identifikasinya; penggunaan jilbab secara umum hampir tidak pernah dirujukkan ke kelompok tertentu.

Penggunaan jilbab bisa dikatakan menjadi salah satu titik penanda penting mulai menggeliatnya kesadaran berIslam kembali; kesadaran yang digerakkan oleh kalangan menengah kota dan mahasiswa inilah yang nantinya menjadi gelombang besar re-Islamisasi di Indonesia; dimana orang mencoba membangun landasan budaya baru yang dianggap lebih merepresentasikan Islam.

Meski dihadang dengan beragam cara, dan dianggap akan memporak-porandakan banyak kepentingan yang terlanjur nyaman dengan komposisi kekuasaan waktu itu; gelombang ini nyaris tak terbendung. Hanya butuh waktu kurang dari sepuluh tahun, pada Desember 1990 salah satu bagian gelombang ini mengkristal menjadi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), sebuah organisasi yang kemudian memainkan peran penting dalam percaturan politik di akhir Orde Baru, dan setidaknya di awal reformasi.

Sampai di titik ini, kita bisa melihat adanya dua sisi menarik dari gelombang re-Islamisasi ini; yakni sisi budaya dan sisi politik. Dua sisi yang sebenarnya tak mudah dicari garis batasnya, karena saling berjalin berkelindan di banyak lininya.

Secara budaya, gelombang ini muncul sebagai tandingan dari pola hidup sekuler, materialistik dan hedonis yang mulai menjadi arus utama budaya Indonesia modern di bawah Orde Baru. Yang menarik, titik tekan utama gelombang ini bukan ke persoalan-persoalan syari’at atau fiqh. Pilihan ini muncul sangat mungkin karena kesadaran bahwa persoalan cabang dan ranting yang telah melahirkan banyak mazhab inilah yang selama ini membelah Islam dalam sekian aliran.

Titik tekan mereka justru ke masalah-masalah yang lebih mendasar, yakni: aqidah, filsafat, tasauf dan, tentu saja, politik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari buku-buku yang terbit dan disukai kalangan muda waktu itu. Berbeda dengan banyak buku yang beredar mulai pertengahan tahun 2000an, yang lebih condong ke pembahasan teknis dan ke soal-soal figh cabang dan ranting; waktu itu buku yang digemari anak muda justru buku tasauf.

Gejala ini tentu menarik untuk dibahas. Di masa itu, gampang sekali kita temukan kelompok anak-anak muda yang asyik membaca dan mendiskusikan buku-buku tasauf; buku-buku yang oleh kalangan tradisional justru dianggap berat dan sering dianggap melahirkan sikap pasifis; tapi, secara bersamaan, mereka juga menjadi aktivis yang mencoba menggerakan perubahan.

Di sisi lain, di ranah politik wacana utama yang diusung adalah azas proposionalitas dalam komposisi kekuasaan. Tentu yang dimaksud adalah lebih terakomodasinya ummat Islam sebagai kelompok mayoritas di dalam kekuasaan. Di masa-masa itu, juga sebelumnya, kecurigaan terhadap ummat Islam memang cukup tinggi. Banyak aktivitas mereka yang dicurigai dan diawasi secara ketat.

Munculnya ICMI, yang sering diidentifikasi sebagai cermin kelas menengah muslim, menandai lahirnya gelombang baru aspirasi politik ummat Islam yang lebih segar dan moderat. Perkawinan antara gelombang ini dengan kebutuhan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan; melahirkan dinamika politik baru di akhir era Orde Baru, salah satunya adalah: munculnya istilah kabinet ijo royo-royo (sangat hijau, dalam pengertian sangat dominan warna kemuslimannya) dan semakin diakomodasinya aspirasi kelas menengah muslim dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kecuali melahirkan banyak dukungan karena kebijakan yang dianggap cukup menguntungkan ummat Islam, secara bersamaan perkawinan ICMI dengan kekuasaan juga melahirkan banyak gempuran. Baik dari mereka yang merasa terganggu kepentingan politiknya, maupun dari elemen ummat Islam sendiri yang melihat adanya bahaya dari perkawinan semacam ini.

Kritik-kritik Gus Dur (KH. Abdurahman Wahid) terhadap kecenderungan ini bisa dilihat sebagai upaya penyeimbangan, setidaknya agar gelombang baru ini tidak terlalu masuk ke kekuasaan.  Masuknya mereka dianggap hanya akan mengekalkan kekuasaan Soeharto dan karenanya dianggap bisa membahayakan demokrasi. Pembentukan Fordem (Forum Demokrasi) adalah salah satu upaya untuk menciptakan kesimbangan tersebut.

Oleh sebagian kalangan, kritik Gus Dur pun lantas dianggap tidak konsisten, karena dia sendiri pada akhir masa Orde Baru juga berusaha merangkul kekuasaan, lewat safari politiknya dengan puteri Soeharto; dan di awal reformasi justru menyatu dengan gelombang baru ini sebagai kekuatan poros tengah.

Tapi, dari sisi lain, sebenarnya apa yang dilihat sebagai ketidak-konsistenan ini bisa juga dilihat sebagai salah satu wujud politik ziq-zaq yang justru didasari konsistensi perspektif yang digunakan Gus Dur. Kalau asumsi ini benar, maka pokok masalahnya bukan di luar, tapi lebih merupakan dinamika internal ummat Islam yang sedang menghadapi tantangan yang terus berubah

Budayawan,tinggal di Pati Jawa Tengah. Pendiri Rumah Adab Indonesia Mulia

Tentang Penulis

Anis Sholeh Ba'asyin

Tinggalkan Komentar Anda