Dulu, ketika Khaled Abou El Fadl menanggapi tudingan minor pasca 11/9 dengan membeberkan argumen-argumen tentang toleransi yang diajarkan dan direalisasikan dalam sejarah Islam; banyak tanggapan muncul.
Kalau Abou El Fadl, salah satu ikon cendekiawan muslim ‘liberal’ yang tinggal di AS, secara kategoris menyebut tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan apalagi dianggap mewakili Islam; sebagian penanggap justru menekankan bahwa soal utamanya bukan pluralitas, toleransi atau lainnya.
Bagi mereka, soal utamanya justru adalah rasa keadilan yang terluka dan kesetaraan yang tak terealisasi dalam interaksi antar bangsa. Dalam situasi begini, tak terlalu relevan untuk berbicara tentang apakah suatu masyarakat secara intrinsik punya nilai-nilai pendukung pluralitas atau tidak, karena situasi ‘penindasan’ akan selalu melahirkan pasangan alamiahnya sendiri: ‘perlawanan’.
‘Radikalisasi’ (istilah yang pada dasarnya tidak tepat, yang lebih pas adalah ekstrimisasi) tidak pernah muncul dari ruang hampa, ia selalu muncul dari konstruksi realitas dengan segenap konfigurasi kepentingan yang bertarung di dalamnya. Ketika merasa ditindas, orang akan cenderung melawan dengan memanfaatkan apa saja yang paling dekat dengan dirinya.
Dan kita tahu, bagi banyak kelompok sosial di dunia, ketiga terutama, agama masih punya pengaruh dan kedekatan dengan rakyat. Dengan demikian, sangat efektif, entah secara jujur entah manipulatif, untuk diusung sebagai simbol dalam memobilisasi perlawanan.
Di Indonesia sendiri misalnya, kita punya banyak catatan tentang bagaimana dulu kyai-kyai memakai landasan agama untuk memobilisasi perlawanan terhadap penjajahan. Dan, sebagai perbandingan, era 70-an dan 80-an Amerika Latin melahirkan teologi pembebasan. Ini adalah upaya legitimasi keagamaan untuk melakukan perlawanan dari para agamawan yang tidak tahan melihat kesewenangan di sekitar mereka.
Waktu itu, mereka juga diberangus dengan dalih yang anehnya sama, yakni ‘perang atas teror’ yang dikampanyekan AS. Ratusan ribu yang tewas, diantaranya adalah para cendekiawan Jesuit dan seorang Uskup Agung di Equador.
Alhasil, situasi ketertindasan akan selalu menjadi api yang efektif untuk ‘radikalisasi’, baik dengan maupun tanpa agama. Meminjam ungkapan Dom Helder Camara: akarnya adalah ketidak-adilan.
Ketidak-adilanlah yang merupakan kekerasan pertama, yang akan memancing kekerasan lain dan menciptakan spiral kekerasan. Ini akan selalu terjadi tanpa peduli setting sosial-politik-budaya yang melahirkannya.
Meski demikian, ‘radikalisasi’ semacam ini tidak serta merta bisa dihubungkan dengan ‘globalisasi teror’ seperti yang terjadi sekarang. Ada missing link untuk menghubungkan model ‘radikalisasi’ ini dengan fenomena teror global. Anatomi teror global tampaknya tidak bisa dibedah dengan pisau ‘tradisional’ tentang ‘radikalisasi’, karena hasilnya hanya akan membuat analisa kita bias dan gagap.
Benarkah teror lintas batas negara ini merupakan kelanjutan ‘radikalisasi’ di tingkat lokal atau regional? Atau ada faktor dan kepentingan lain yang bersembunyi di baliknya, yang masing-masing dengan gampang bisa menduplikasi tindakan teror bagi kepentingannya sendiri? Sampai sekarang masalah ini masih gelap.
Penjelasan apologis (sebagai reaksi atas tuduhan bahwa agama berperan dalam melahirkan ideologi teroris, seperti yang ditunjukkan Abou el-Fadl) maupun pendekatan struktural tentang ‘radikalisasi’ pada dasarnya sama-sama tidak memadai untuk menjelaskannya. Celakanya, sampai hari ini, dua model pendekatan inilah yang tersedia dan menjadi arus utama analisa terorisme global.
Lebih celaka lagi, pendekatan-pendekatan ini tampaknya lebih merupakan reaksi instan, ketimbang pembahasan yang dalam dan menyeluruh terhadap fenomena terorisme global. Salah satu cirinya: pendekatan-pendekatan ini tidak dibangun berdasar fakta lapangan tindak terorisme itu sendiri, tapi justru berdasar narasi umum yang sudah beredar.
Dan, kita tahu, sampai saat ini narasi terorisme global masih berupa narasi tunggal yang dikembangkan Amerika Serikat, dan diduplikasi oleh negara-negara lain. Inilah yang lantas dianggap final untuk dijadikan dasar dan diamini lewat pasar malam tafsir yang riuh rendah.
Tentu saja ini menarik, karena pada dasarnya kecenderungan semacam ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Paling tidak, pada kenyataannya, meski peliputan tentang teror begitu luas, namun fakta yang sangat dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang lebih akurat justru sangat sedikit tersedia.
Akibatnya, setiap bicara tentang terorisme orang seperti dipaksa meraba-raba dalam gelap, sehingga gampang terjerumus dalam jebakan kekaburan fakta dan fiksi. Dan, dalam keadaan begini, tentu saja yang akan menjadi pemandu selalu prasangka dan, pada akhirnya, pasti kepentingan.
Pengakuan seseorang yang dulu sempat dilansir salah satu televisi kita, bahwa dia direkrut oleh CIA dan sempat bertemu dengan para teroris yang dicari-cari polisi; membuat orang semakin bingung untuk mengindentifikasi terorisme dan pelakunya; bingung memilah mana fakta mana fiksi.
Belum lagi pengakuan seorang penerjemah kedutaan besar Amerika di Indonesia, yang dulu juga membocorkan pembicaraan utusan khusus presiden Bush ketika menghadap presiden Megawati (yang secara luas juga sempat diliput media massa kita), yang menurut dia menjadi latar belakang bom Bali I. Atau, laporan mendalam tentang anatomi teror di Indonesia, yang setelah Bom Bali sempat ditayangkan salah satu televisi Australia. Ini semua jelas bertolak belakang dengan narasi teror yang kita kenal.
Demikian juga kalau kita tengok asal-usul keberadaan Al Qaida yang lantas dilanjut dengan kehadiran ISIS dan turunan-turunannya; kita akan kesulitan untuk menyebutnya sebagai gerakan ‘perlawanan’ atau gerakan teror yang lahir secara alamiah; tanpa campur tangan dan rancangan pihak-pihak tertentu demi kepentingannya sendiri.
Nah, kalau secara umum situasinya memang benar demikian, tindak pencegahan apapun rasanya akan tampak artifisial dan sia-sia. Masalahnya, seorang dokter saja, tanpa diagnosa dan prognosa akurat, tidak bisa memberi terapi yang efektif bagi pasiennya; bagaimana kita bisa mencegah terorisme tanpa analisa yang akurat tentang akar masalah, jaringan operasional dan tujuan-tujuannya? Dan yang lebih utama: bagaimana analisa yang akurat bisa dibuat, bila fakta-faktanya sampai sekarang tetap tak bisa diakses dan hanya muncul dari satu sumber?
Jelas, terapi tidak mungkin dirumuskan berdasar asumsi, apalagi fiksi. Kalau kecenderungan umum seperti ini masih juga terus terjadi disini, artinya kita semua masih akan terus was-was: tampaknya riwayat teror belum akan berakhir; dan jangan-jangan apa yang disebut sebagai ‘teror’ dan ‘radikalisasi’ hanyalah stigma yang sengaja dibentuk dan dipelihara demi tujuan politik tertentu.
Kekhawatiran semacam ini tidaklah berlebihan mengingat bahwa faktor paling menakutkan dari gejala teror -tidak seperti yang sering di ekspose ke permukaan oleh media- bukan hanya jatuhnya korban jiwa, tapi justru adalah menguatnya peran negara di segenap lini dan level. Fenomena teror dengan mudah bisa dipelintir oleh negara untuk semakin memperkuat posisinya; dan, pada gilirannya, ini tentu saja potensial mengancam demokrasi dan hak-hak asasi. Dan celakanya, kaum muslim, termasuk institusi-institusi sosial-politik-budayanya, tiba-tiba harus selalu merasa berada di dalam sasaran tembaknya.
Tampaknya, teror memang sejenis hantu. Semakin banyak dibicarakan semakin tidak jelas bentuk, arah dan kepentingannya. Dan, kalau kita pakai tradisi di desa sebagai analogi, beredarnya cerita hantu selalu berhasil membuat orang panik dan segera mengunci rapat pintu rumahnya begitu malam datang. Artinya, para maling justru seperti diberi keleluasaan untuk bergentayangan mengacak-acak desa.
