Cakrawala

Negeri Orang Kalah

Ada banyak hal yang bisa membuat kita terpingkal-pingkal, ada banyak hal yang bisa membuat kita berbasah-basah air mata; dan ada juga banyak hal yang bisa membuat kita sekaligus terpingkal-pingkal dan berurai air mata. Dan negeri kita penuh dengan hal-hal macam ini; berbuku-buku tak akan habis untuk menuliskannya.

Rakyat kebanyakan sampai kebingungan mencatat peristiwa-peristiwa macam ini: akan dimasukkan golongan peristiwa serius atau main-main, tragedi atau komedi. Dan, jujur saja, banyak peristiwa politik yang sangat memenuhi syarat untuk masuk kategori ini.

Tapi rakyat selalu punya cara untuk menyikapinya. Mereka bisa memelesetkan peristiwa yang oleh elite dianggap krusial, menjadi guyon ringan dalam keseharian mereka; seringkali dengan merujuk pada kearifan-kearifan tradisional yang masih tersisa di tengah mereka.

Meski pada akhirnya lebih menyerupai -meminjam istilah James C. Scott- senjatanya orang-orang yang kalah; tapi beginilah cara rakyat bertahan terhadap gempuran wacana yang asing, artifisial dan tidak akrab dengan realitas yang sehari-hari harus mereka hadapi. Dari pada dipusingkan, lebih baik ‘dimainkan’ sekalian; begitu mungkin logika mereka.

Suatu saat di Jogja saya mendengar radio yang kebetulan menyiarkan acara dialog interaktif dengan tema “Pengaruh Asing dalam Pemilu di Indonesia”. Yang menarik justru bukan analisa yang dipaparkan narasumber, tapi komentar-komentar celetukan lewat telpon dari para pendengarnya.

Ada yang nyeletuk “Wah Mas, siapapun Presidennya, ya itu yang didukung dan didikte oleh kekuatan asing!”. Lalu ada komentar dari seorang perempuan tua, yang terkesan asal-asalan “Lha Indonesia itu kontraknya untuk merdeka kan cuma 57 tahun, jadi sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2002. Wajar toh kalau sekarang orang asing lagi yang menentukan alif ba tsa-nya Indonesia!” Tentu saja kita tak berhak bertanya soal asal-asul istilah ‘kontrak kemerdekaan’, dan dari mana angka 57 tahun itu di dapatkan.

Atau, lebih asyik lagi kalau anda mendengar obrolan di warung kopi soal masalah-masalah aktual yang sedang ramai diperbincangkan. Misalnya ketika media diramaikan dengan berita tentang kecenderungan politik dan politisi kita yang gampang berubah arah, komentar pun berhamburan “Lho, orang jualan kan cari untung tho Mas, jadi wajar kalau untungnya kurang banyak dia lantas menyeberang cari pembeli lain. Soal alasan dan lain-lain itu bisa dirumuskan kemudian, yang penting: untung dulu!”

Yang lain mencoba membantah “Itu namanya tidak konsisten, tidak istiqomah!” Dijawab yang lain lagi “Lho istiqomahnya semut itu ya cari gula, dimana ada gula disitu dia istiqomah mendatangi.”

Ada lagi yang membantah “Ini urusan manusia lho, urusan politik, bukan urusan semut!” Lantas ditimpali “Lho dalam soal ini, apa bedanya manusia dan semut kecuali bentuknya? Kamu kira yang lain tidak begitu? Cuma kesempatan saja yang belum berpihak, coba kalau kesempatan itu ada, semuanya juga akan ramai-ramai berbuat yang sama!”

***

Secara hirarkis, masyarakat Jawa biasa mengkategorikan kebenaran paling tidak dalam tiga posisi: pertama, beneré dhéwé -benar menurut standarnya sendiri- yang dianggap bersumber dari individu atau kelompok. Kategori ini di posisikan paling rendah karena muatan subyektivitasnya dianggap sangat sempit. Kedua, beneré wong akéh          -benar menurut standar orang banyak- yang dianggap bersumber dari masyarakat. Kategori ini di posisikan di tengah, karena muatan subyektifnya yang lebih kolektif. Dan ketiga beneré bener -benar menurut standar kebenaran itu sendiri- atau sering juga disebut sejatiné bener -kebenaran sejati- yang diandaikan bersumber pada kebenaran transendental. Kategori ini diposisikan paling atas karena dianggap tak lagi punya muatan subyektif.  

Nah, kalau kategorisasi di atas kita pakai sebagai pisau analisa bagi realitas sosial politik aktual, kita akan menemukan beberapa simpulan yang menarik. Misalnya kalau kita meminjam perspektif power is knowledge-nya Michel Foucault, dengan memposisikan kekuasaan sebagai sumber pengetahuan; kita bisa berasumsi bahwa pada dasarnya hanya kekuasaanlah yang dianggap mampu memproduksi, menyebarkan dan akhirnya menjadi standar kebenaran.

Dari perspektif ini, kita sebenarnya bisa menggunakan kategorisasi diatas untuk meninjau peradaban manusia sebagai ajang pertarungan abadi antar kepentingan beneré dhéwé dalam memperebutkan klaim atas kebenaran; mereka bersaing untuk mendominasi dan menghegemoni kepentingan beneré wong akéh di ruang publik, dan berebut merepresentasikan ukuran-ukurannya sebagai beneré bener. Dalam perspektif Foucault, kategori beneré dhéwé inilah yang secara spesifik memang dianggap selalu direpresentasikan oleh wilayah-wilayah kekuasaan.

Di sisi lain, perspektif ini sejak awal bahkan memberi kita kesempatan untuk memandang beneré wong akéh sebagai pengertian yang kabur, paling tidak karena secara kategoris sulit dilacak batas dan muatannya.

Dengan cara lain, ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang bisa dianggap benar-benar menjadi wadah bagi pengejawantahan beneré wong akéh. Setiap lembaga pada dasarnya hanya bisa dihubungkan secara parsial dan temporer dengan kepentingan beneré wong akéh; selebihnya mereka akan kembali mengukuhi posisinya sendiri pada level beneré dhéwé.

Tak mengherankan bila apa yang kemudian diterima sebagai beneré wong akéh dalam konstruksi sosial-politik aktual, pada akhirnya dianggap sebagai sekedar kategori artifisial, karena substansinya lebih tepat disebut sebagai hasil tawar menawar-tarik ulur dan kompromi dari sekian kepentingan beneré dhéwé yang sedang bersaing di ruang publik.

Bahkan kategori beneré bener yang dalam ranah sosial-politik bisa dianggap diwakili oleh konstitusi, undang-undang, tatanan hukum dan peraturan lain; dalam perspektif ini cenderung jadi kabur dan sulit diraba batasnya. Ruang bahasa, yang menjadi wadahnya, begitu mudah dibaca dan ditafsir ulang secara terus menerus, sehingga membuka peluang untuk juga diberi muatan kepentingan beneré dhéwé oleh para pembaca dan penafsirnya.

Belum lagi, kalau kita ingat bahwa bahkan sejak perumusan sampai dengan pengesahannya; baik konstitusi, undang-undang maupun peraturan-peraturan ini sudah sarat dengan muatan artifisial beneré wong akéh (yang dihasilkan oleh tawar menawar- tarik ulur dan kompromi kepentingan beneré dhéwé) seperti disebut di atas.

Dari sisi ini, kita justru bisa membaca bahwa representasi beneré bener dalam konstruksi ini, sejak dari hulunya sudah terintegrasi dengan beneré dhéwé. Lebih jauh lagi -dengan bahasa lain- kita bahkan bisa menyebut beneré bener ini pada tataran tertentu tak lebih dari sekedar bentuk sublimasi sekian kepentingan beneré dhéwé.

Soal bagaimana beneré dhéwé ini dalam memori publik kemudian secara imajinatif bisa terus dikaitkan dan dipersepsi sebagai beneré wong akéh, dan bahkan sebagai beneré bener; pada hakikatnya hanyalah soal tehnis dan manajemen media. Dan untuk itu, kita tahu modernitas telah menyediakan perangkat yang berlimpah untuk melakukan rekayasa dan manipulasi kesadaran.

Atau, kalau boleh secara bebas meminjam istilah Jean Baudrillard: ini cuma soal simulasi dan hiper-realitas. Dan kita tahu kekuatan-kekuatan pengusung beneré dhéwé ini adalah sekaligus kekuatan-kekuatan yang punya akses untuk mengkoreksi, mengedit atau kalau perlu menulis ulang realitas untuk disesuaikan dan dijumbuhkan dengan kepentingannya sendiri, dan lantas mensosialisasikannya dalam bahasa beneré wong akéh dan beneré bener.

Sehingga, pada akhirnya, hanya kekuatan beneré dhéwé yang paling besar akses dan kemampuannya mencipta dan menguasai ruang hiper-realitas-lah yang akan menjelma menjadi dan diterima sebagai representasi beneré wong akéh; dan pada gilirannya juga akan dianggap sebagai representasi paling absah dari beneré bener.

Ini semua pada dasarnya bisa dilakukan dengan telanjang, artinya cukup dengan kekuatan ‘memaksa’ yang secara intrinsik dimiliki kekuasaan itu sendiri; atau bisa juga dilakukan dengan lebih ‘beradab’, yakni dengan melibatkan ahli-ahli komunikasi massa untuk memperhalus ‘pesan’nya.

***

Inilah yang terlintas ketika melihat perseteruan politik yang makin hangat akhir-akhir ini. Sebuah perseteruan memperebutkan klaim atas beneré wong akéh dan beneré bener bagi kepentingan beneré dhéwé masing-masing pihak.

Masing-masing merasa dilegitimasi beneré wong akéh karena mengantongi suara yang memadai dalam pemilu legislatif maupun pilpres; dan disupport beneré bener karena merasa tindakannya sesuai dengan konstitusi, undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

Yang sebenarnya akhir-akhir ini agak menguatirkan adalah penjelmaan  beneré dhéwé menjadi beneré wong akéh, lewat ragam media, terutama sosial media. Lewat media-media ini dibangun opini bahwa beneré dhéwé yang mereka usung sebenarnya adalah wujud beneré bener yang sedang diusung beneré wong akéh. Dan kerena semua pihak yang bertarung memakai modus yang sama, maka perbenturannya bisa menjadi beneré wong akéh melawan beneré wong akéh.

Bisa diperkirakan bahwa yang terjadi kemudian adalah adu kuat, dengan kemungkinan terjauh: tawur; karena pokok masalahnya memang bukan dan tak pernah tentang ‘benar’ dan ‘kebenaran’.

Hal ini mungkin tak terlalu bermasalah bagi kalangan yang memperoleh keuntungan materi, dan mungkin kedudukan, dengan menjadi operator dalam proses menjelmakan beneré dhéwé menjadi beneré wong akéh; tapi pasti akan sangat bermasalah bagi yang dipaksa terlibat hanya karena secara emosional disentuh sisi-sisi sensitifnya menyangkut isu agama dan nasionalisme misalnya.

Padahal, sudah amat terang benderang, dalam konstelasi semacam ini, betapapun yang akhirnya akan menang tetap kekuatan beneré dhéwé (entah dengan kompromi atau dengan eliminasi satu sama lain). Dan yang rutin untuk kalah dan dikalahkan sudah pasti rakyat; meski sebenarnya ini adalah kekalahannya yang kedua.

Yang pertama adalah ketika mereka beramai-ramai yakin sedang mengusung benerė wong akėh lewat proses pemilu. Padahal benerė wong akėh ini pun -dalam perspektif Jean Baudrillard- dipercaya sejak awal tidak bebas dari pengaruh simulasi. Jadi, memang sudah nasibnya rakyat untuk kalah dua kali.

Inna lillahi wa inna lahi rojiun!

Budayawan,tinggal di Pati Jawa Tengah. Pendiri Rumah Adab Indonesia Mulia

About the author

Anis Sholeh Ba'asyin

Budayawan, lahir di Pati, 6 Agustus 1959. Aktif menulis esai dan puisi sejak 1979. Tulisannya tersebar di koran maupun majalah, nasional maupun daerah. Ia aktif menulis tentang masalah-masalah agama, sosial, politik dan budaya. Di awal 1980an, esai-esainya juga banyak di muat di majalah Panji Masyarakat. Pada 1990-an sempat istirahat dari dunia penulisan dan suntuk nyantri pada KH. Abdullah Salam, seorang kiai sepuh di Kajen - Pati. Juga ke KH. Muslim Rifai Imampuro, Klaten. Sebelumnya 1980an mengaji pada KH. Muhammad Zuhri dan Ahmad Zuhri serta habib Achmad bin Abdurrahman Al Idrus, ahli tafsir yang tinggal di Kudus. Mulai 2001 kembali aktif menulis, baik puisi maupun esai sosial-budaya dan agama di berbagai media. Juga menjadi penulis kolom tetap di beberapa media. Sejak 2007 mendirikan dan memimpin Rumah Adab Indonesia Mulia, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan non formal, penelitian, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Karya lainnya, bersama kelompok musik Sampak GusUran meluncurkan album orkes puisi “Bersama Kita Gila”, disusul tahun 2001 meluncurkan album “Suluk Duka Cinta”. Sejak 2012, setiap pertengahan bulan memimpin lingkaran dialog agama dan kebudayaan dengan tajuk ”Ngaji NgAllah Suluk Maleman” di kediamannya Pati Jawa Tengah mengundang narasumber tokoh lokal maupun nasional.

1 Comment

  • Lantas mungkinkah rakyat akan menang,,,,kira2 bagaimana rumusan tuk bisa d katakan menang

Tinggalkan Komentar Anda

Inspirasi Hari Ini

Foto

  • 23-april-19972-1024x566
  • Ali-Yafi1-1024x768
  • KH-Ali-Yafie-804x1024
  • hamka
  • Hamka
  • tabloid-panjimasyarakat