Mutiara

Uitbuttende Staat

A.Suryana Sudrajat
Written by A.Suryana Sudrajat

Kata Bung Hatta,  negara kita tidak semestinya menjadi  uitbuttende staat, negara pengeksploitasi manusia. Mengapa dia menolak tawaran perusahaan asing dan nasional setelah berhenti jadi wakil presiden?

Darussalam, Banda Aceh, di Universitas Syiah Kuala – seperempat abad setelah Indonesia merdeka. Hari itu, 2 September, Bung Hatta menyampaikan pidato “Sesudah 25 tahun”. Mantan Wakil Presiden itu antara lain berbicara  mengenai kemiskinan yang belum terhapus, seperti yang pernah direncanakannya selaku perdana menteri dulu. ‘Pada 1970 memang sudah ada miliarder orang Indonesia, berpuluh-puluh miliuner, beratus-ratus perniagaan dengan hubungan luar negeri, dan tidak sedikit pedagang dalam negeri,” kata Hatta yang waktu itu berusia 68. “Tetapi rakyat jelata yang terbanyak, yang menjad petani, buruh,  dan pegawai negeri serta yang telah pensiun, mereka menderita kemunduran dibandingkan dengan keadaan mereka pada masa Hindia Belanda.” Bapak Koperasi ini menunjuk upah minimum pada masa Hindia Belanda senilai lima kilogram beras per hari, yang pada tahun 1970 itu tidak berlaku.

Tapi, apakah sesudah 74 tahun, keadaan rakyat jelata sudah lebih baik di tengah para miliarder yang jumlahnya mungkin sudah beribu-ribu? Kalau menunjuk betapa masih banyak buruh yang dibayar dibawah UMR, para pegawai honorer yang dibayar kurang dari Rp 500.000 per bulan, masih banyaknya  petani dan buruh tani di perdesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan, naga-naganya kehidupan rakyat jelata tidak jauh beranjak dan bahkan mungkin lebih buruk dari  zaman Orde Baru.

Ketika meresmikan selesainya renovasi makam Bung Hatta di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan (12 Agustus 2001), Wakil Presidem, waktu itu, Hamzah Haz  menyatakan: “Mungkin krisis yang melanda Indonesia tidak akan seburuk ini jika perekonomian kita berbasis pada ekonomi rakyat sehingga upaya pemulihan ekonomi dibanding negara tetangga kita agak tersendat.” Menurut dia pula, upaya pemulihan juga cukup sulit karena 72 persen dari total tenaga kerja Indonesia tingkat pendidikannya rata-rata hanya SD. “Persoalan ini yang menjadi perhatian Bung Hatta. Mudah-mudahan setelah saya menjadi wakil presiden, saya dapat melaksanakan apa yang menjadi cita-cita Bung Hatta,” katanya. “Jadi bukan soal balas jasa atau apa pun namanya, melainkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ajaran beliau dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia.” Kini, setelah hampir dua dasawarsa setelah Hamzah Haz ingat dan mengingatkan tentang cita-cita Bapak Proklamator itu, para penguasa di Republik ini agaknya lebih sibuk dengan mimpi-mimpinya sendiri.

Hatta sendiri, setelah mengundurkan diri dari wakil presiden tahun 1956, sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Meski pendapatannya berasal dari honor tulisan, pensiun pemerintah, dan kekayaan keluarga –di atas rata-rata orang Indonesia, masih di bawah penghasilan elite Indonesia. Maka tidak aneh jika pada Februari 1966, Bung Hatta, misalnya menolak membayar rekening listrik dan gas yang jumlahnya Rp 155,50 sedangkan pensiunannya hanya Rp 149,22.

Dalam suratnya kepada Menteri Koordinator Suprajogi, Hatta mengatakan bahwa “kita selalu mencela dasar i’exploitation de l’homme par l’homme yang berlaku pada zaman imperilialisme kolonial. Tetapi jangan dasar yang jelek itu diganti dalam Republik Indonesia kita ini dengan sistem yang lebih jelek lagi, yaitu i’exploitation de l’homme par l’etat (eksploitasi manusia untuk negara).”

Untuk tarif  listrik di bungalownya di Megamendung yang jumlahnya ¾ dari pensiunnya, Hatta menyatakan dalam suratnya kepada Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sultan Hamengku Bowono IX,   sebagai tarif pemerasan yang tidak ada duanya dalam sejarah Indonesia sejak dari zaman kolonial dan lebih jahat dari pemerasan fasis. “Saya kira negara kita tidak mestinya menjadi uitbuttende staat (negara pengeksploitasi manusia).” Bagi golongan kapitalis yang sedikit,yang dapat menimbun kekayaan dalam waktu singkat, kata Hatta, tarif semacam itu mudah dibayar. “Tapi buat pegawai negeri dan pensiunan, tarif itu mencekek leher.”

Mengapa Hatta tampak begitu cerewet mempersoalkan uang pensiunannya?

Hatta bukannya tidak bisa hidup secara lain yang secara materiil akan jauh sangat menyenangkan. Ia mengakui, hidupnya akan hebat, jika waktu berhenti sebagai wakil presiden ia menerima tawaran perusahaan asing dan nasional. “Tapi saya pandang itu sebagai penghinaan untuk negara.”

Adakah Hatta ingin dipandang sebagai negarawan yang bersih, dan untuk itu berpahit-pahit? Ataukah dia menyadari berbagai akibat jika seorang pejabat (bisa melalui anggota keluarga atau membentuk berbagai yayasan) terlibat dalam bisnis?

Ibn Khaldun menyebut para penguasa yang — didorong keinginan hidup mewah — terlibat perniagaan dan membuka usaha pertanian dengan dalih meningkatkan pendapatan. “Sungguh ini kesalahan besar dan berbahaya bagi rakyat,” kata pengarang Muqaddimah itu. Maka jika perekonomian Indonesia belum mensejahterakan kaum jelata, soalnya mungkin bukan semata-mata karena ekonomi kita tidak berbasis pada rakyat, melainkan juga karena para pejabatnya banyak yang ikut berdagang dan atau memperdagangkan kekuasaan. Sungguh tidak mengherankan jika setelah lengser mereka tidak begitu rewel mempersoalkan uang pensiunannya yang sedikit seperti Bung Hatta

About the author

A.Suryana Sudrajat

A.Suryana Sudrajat

Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Anyer, Serang, Banten. Ia juga penulis dan editor buku.

Tinggalkan Komentar Anda