Aktualita

Tantangan Pemerintahan Baru Kita

Demi persatuan bangsa: Presiden Joko "Jokowi" Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai pertemuan mereka yang berlangsung di Istana Kepresidenan di Jakarta pada 17 November 2018. (Sumber: setkab.go.id)
Ditulis oleh Panji Masyarakat

Sekitar 190 juta warga Indonesia menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan presiden dan anggota legislatif “satu hari serempak” yang terbesar dan terumit di dunia tanggal 17 April lalu. Beberapa hari sebelum itu, sekitar 2 juta warga Indonesia yang tinggal di luar negeri telah melaksanakan pemilu.

Antusiasme warga mengikuti pemilu 2019 terlihat dari partisipasi pemilih, yang menurut pengamatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup tinggi. Ketua KPU Arief Budiman berharap partisipasi mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 77,5%.  

Keterlambatan logistik, kekurangan surat suara serta beragam laporan potensi kecurangan mewarnai pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini. Tetapi, keberhasilan KPU menggelar pemungutan suara serentak pada 809.563 TPS dari Sabang sampai Merauke dan di luar negeri tidak bisa dimungkiri sebuah prestasi. Joko “Jokowi” Widodo serta pasangannya, KH Ma’ruf Amin, unggul dalam perolehan suara dari pesaing mereka, pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mengacu hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga jajak pendapat independen: Litbang Kompas, Poltracking, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting dan Charta Politica.  

Sementara, hasil hitung suara KPU sampai Sabtu sore (20/4) menunjukkan pasangan Jokowi – Ma’ruf mendapat 54,84% suara sedangkan Prabowo – Sandiaga meraih 45,16% dukungan. Menurut KPU, suara hasil pemilu secara nasional akan selesai dihitung dan siap untuk dipublikasikan antara tanggal 25 April – 22 Mei 2019.

Harapan kini muncul di benak rakyat, presiden dan anggota legislatif terpilih bisa melanjutkan agenda pembangunan politik, ekonomi dan sosial budaya serta menuntaskan penyelesaian beragam masalah, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia.  

Penguatan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai masih akan menjadi satu dari dua tantangan besar, termasuk birokrasi dan regulasi di daerah, yang bisa menghadang perkembangan ekonomi Indonesia. Infrastruktur selalu menjadi sorotan karena dianggap sebagai komponen utama yang dapat menunjang aktivitas pembangunan ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencurahkan perhatian besar pada penyediaan infrastruktur untuk memberi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi oleh dunia usaha.

Papua mendapat prioritas dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pada empat tahun terakhir. Dengan perbaikan infrastruktur, konektifitas Papua diharapkan dapat meningkat dan akhirnya mendongkrak daya saing wilayah paling ujung timur Indonesia tersebut. Pembangunan jalan raya Trans-Papua serta perbaikan infrastruktur lain telah membuka akses ke Papua yang selama ini terisolasi dan minim transportasi. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan laut dan bandar udara menunjukkan Papua mendapat prioritas perhatian pemerintah dalam perbaikan infrastruktur.  Dengan pembangunan ini, Papua diharapkan tidak lagi terisolir dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dapat semakin meningkat.

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang mempermudah perijinan aktivitas bisnis dan ekonomi di dalam negeri. Namun kemudahan perijinan belum terimplementasi dengan baik di daerah.Kesetaraan regulasi yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas usaha dinilai penting untuk memperbaiki perekonomian Tanah Air.  

Perbaikan infrastruktur dan pembenahan regulasi perlu dilanjutkan ke depan karena menjadi kunci bagi peningkatan aktivitas bisnis dan pembukaan lapangan pekerjaan baru, yang akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memperbaiki perekonomian nasional.

Perlindungan dan penuntasan pelanggaran HAM. Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini belum terselesaikan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia lima tahun ke depan. Pasalnya, 20 tahun sejak reformasi bergulir pada 1998, nyaris tidak ada langkah kongkret ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dinilai penting karena akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi para korban dan keluarga mereka.  

Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi mengakui upaya-upaya penuntasan pelanggaran HAM berat belum selesai. Ia pun menyadari tidak mudah menyelesaikan pelanggaran berat HAM di masa lalu. Namun, Jokowi bertekad menyelesaikan persoalan tersebut apabila ia dan Ma’ruf terpilih sebagai kepala negara dalam pemilu 2019. “Ini tidak mudah karena masalah pembuktian. Harusnya sudah selesai saat peristiwa itu terjadi. Tapi kami berkomitmen nenyelesaikan kasus HAM,” ujar Jokowi (Jawapos.com, 14 April 2019).

Banyak pihak menilai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan Papua tidak akan berhasil tanpa penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan penghentian mata rantai kekerasan di wilayah tersebut. Hak-hak para korban pelanggaran HAM dan konflik kekerasan di Papua juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Penegakan hukum yang tegas atas tiap kasus pelanggaran HAM sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di Papua.

Tentang Penulis

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda