Kewajiban para pemimpin adalah mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat, (tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah). Dan kesejahteraan rakyat tidak hanya meliputi kesejahteraan material saja, tetapi juga kesejahteraan spiritual yang meliputi keadilan dan tata kehidupan yang damai.
Calon Presiden Prabowo Subianto rupanya tidak ingin mengulang kesalahannya pada Pilpres 2014. Waktu itu itu dia menyatakan, “Saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, teman-teman media, kami dari Koalisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan yang masuk dari quick count sejumlah lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan. Kami bersyukur bahwa semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami, pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia.” Setelah itu calon urut nomor satu ini melakuan sujud syukur bersama para pendukungnya. Gema takbir pun bergemuruh, disusul nyanyian yel-yel kemenangan Prabowo-Hatta.
Lembaga survey yang dia maksudkan adalah Jaringan Suara Indonesia (JSI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga urvey Nasional (LSN) dan Indonesia Research Center (LSN). Sedangkan lembaga survey lain menunjukkan kemenangan untuk Jokowi yang waktu itu berpasangan dengan Jusuf Kalla. Apa hendak dikata, hitung cepat empat lembaga survei yang dijadikan acuan oleh Prabowo itu ternyata salah. Hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum menunjukkan pasangan Jokowi-JK sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Pasangan itu meraih kemenangan 70.997.85 suara (53,15 persen). Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara (46,85 persen).
Rabu malam (17 April 2019) Prabowo, yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, kembali menyatakan keunggulan atas Joko Widodo yang sekarang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin. Ia pun kembali melakukan aksi sujud, di panggung di rumah dia di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Yang berbeda, ia tidak mengklaim kemenangannya berdasarkan hasil hitung cepat. Tetapi berdasarkan hasil hitungan manual atau real count yang dilakukan tim internalnya, yang menunjukkan pasangan 02 ini meraih . suara 62 persen. “Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih dari 320.000 TPS,” kata
ketua umum Partai Gerindra. Kata dia, agka kemenangan 62 persen ini tak akan banyak berubah karena berdasarkan perhitungan manual di 40 persen TPS. “Saya sebagai muslim ingin menutup dengan mengumandangkan takbir dan sesudah itu sujud syukur,” kata Prabowo.
Namun klaim kemenangan Prabowo ini berbeda dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Hasil hitungan 10 lembaga lembaga survey yang ditayangkan berbagai stasiun televisi menunjukkan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan selisih sekitar 10 persen. Benar, hasil hitung cepat bukan hasil resmi, sebab untuk menetapkan siapa pemenang Pilpres 2019 kita harus menunggu perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Hanya saja berdasarkan pengalaman, baik di dalam maupun di luar negeri, hasil hitung cepat bisa dijadikan acuan untuk memprediksi siapa yang bakal pemenang dalam sebuah pemilihan umum. Maka, bisa dimaklumi ucapan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf terus mengalir, disertai harapan, misalnya, ‘semoga Indonesia lebih maju, lebih sejahtera’.
Demokrasi dan Kesejahteraan
Ritus demokrasi seperti pilpres memang bukan sekadar memilih pemimpin dengan suara terbanyak. Sebab, ada keyakinan bahwa demokrasi merupakan jalan menuju kesejahteraan. Rakyat memilih pemimpin mereka, di tingkat lokal maupun pada level nasional, karena meyakini orang yang mereka pilih akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Lagi pula, tidak ada satu pun kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan umum yang tidak menawarkan kesejahteraan. Namun dalam kenyataan, sebagaimana sering disinggung banyak pihak, kesejahteraan itu lebih banyak dinikmati oleh para politisi dan kelompok di sekitarnya. Alih-alih kesejahteraan rakyat yang mewujud, tetapi justru kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial yang mengarah kepada ketidakadilan dan ketidakmerataan yang meningkat. Boleh dibilang, tidak ada perubahan berarti, mekanisme demokrasi belum bisa meghasilkan pemimpin yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam situasi demikian, tidak mengherankan jika ada sebagian kalangan yang merindukan kembali hadirnya rezim otoritarian yang dulu terbukti lebih mendatangkan kemakmuran.
Sejatinya tidak ada keterkaitan secara langsung antara kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dengan praktik demokrasi. Namun demikian, harus diakui pula bahwa di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, masyarakatnya relatif lebih makmur. Belum beriringannya demokrasi dengan peningkatan kesejahteraan di Indonesia, sering dihubungkan dengan situasi demokrasi Indonesia yang masih dalam taraf transisi. Pertanyaannya kapan situasi transisional ini berakhir, padahal sudah hampir dua dasawarsa demokratisasi digulirkan. Ataukah justru kita telah keliru dalam menerapkan demokrasi?
Dalam pandangan Islam, menjalankan kepemimpinan merupakan pelaksanaan tugas suci, atau yang dalam bahasa agama disebut ibadah. Sebuah panggilan untuk merealisasikan cita-cita kebaikan bersama, bukan tempat untuk menitipkan kepentingan dan mengambil keuntungan. Sebab pemimpin bukan hanya mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Capaian-capaiannya tidak hanya bersifat fisikal, tetapi juga mental-spiritual. Kaidah agama menyebutkan “kewajiban para pemimpin adalah mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat” (tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah). Dan kesejahteraan rakyat tidak hanya meliputi kesejahteraan material saja, tetapi juga kesejahteraan spiritual yang meliputi keadilan dan tata kehidupan yang damai. Sebab, jika keadilan dan kedamaian tidak diwujudkan, maka kesejahteraan material yang dicapai bisa jadi tidak akan cukup untuk menutup biaya-biaya sosial dibutuhkan. Karena itu, mewujudkan keadilan dan kedamaian juga merupakan ibadah bagi para pemimpin yang nilainya tidak kalah dengan mewujudkan kesejahteraan material-lahiriah
Dengan demikian, manifestasi politik dari ibadah seorang pemimpin adalah mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Manifestasi ini termasuk ibadah karena begitulah tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat sebagaimana digariskan dan diperintahkan agama. Sementara ibadah personal merupakan bagian dari aspek keteladanan yang harus dimiliki pemimpin. Keteladanan dan tanggung jawab para pemimpin adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Sementara partisipasi masyarakat adalah penopangnya yang utama.
Kita berharap, presiden dan wakil presiden mendatang, yang hampir bisa kita tebak melalui hitungan cepat lembaga survey, akan mampu mengimpelementasikan kepemimpinannya
Ke dalam berbagai kebijakan yang memihak kepada orang banyak, dan meninggalkan kepentingan politik perseorangan dan kelompok. Dan kepada capres dan cawapres yang kalah kontestasi, yang sejatinya juga mendapat dukungan dari sebagian rakyat Indonesia, sabar dan lapang dada adalah kemenangan sejati karena telah berhasil menaklukkan diri sendiri.
