Hatta cukup menyeberangi Selat Sunda, bubarlah Republik Indonesia. Bagaimana menilai peran kepemimpinannya?
“Kalau kami menunggu Hatta supaya bertindak melawan Soekarno, kami akan menunggu ratusan tahun. Tetapi kalau kami mengambil inisiatif sendiri, Hatta akan ikut.”
Pada 10 Febuari 1958, kaum pemberontak di Sumatra mengultimatum Jakarta. Mereka antara lain menuntut Kabinet Djuanda membubarkan diri dan Bung Karno menyandang kedudukan “konstitusional”. Ketika ultimatum jatuh tempo, 15 Febuari, dan tidak satu pun dipenuhi, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Para pemimpin PRRI, seperti tersirat dari ucapan Simbolon di atas, memang berharap Mohammad Hatta akan bergabung, setelah pemerintah yang berkududukan di Bukittinggi terbentuk. Tapi Natsir, tokoh penting lainnya, sudah sejak awal skeptis. Ini ditegaskannnya kembali lima tahun kemudian. Katanya, Hatta memang ingin kembali ke tampuk kekuasaan, tetapi lebih melalui penghancuran diri oleh Soekarno sendiri, bukan lewat tindakan yang tidak sah. Padahal, kata seorang tokoh Minang, “Hatta cukup menyebrangi Selat Sunda, dan Republik Indonesia tidak ada lagi.”
Mungkinkah karena itu Hatta menolak? Jelas dia tidak menyukai perang saudara. Dan, satu keberatan lagi: para pemberontak mencari dukungan kepada Amerika dan Inggris . Benar, Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, dalam kesaksiannya di Kongres, Febuari 1958, membantah AS turut campur. Tetapi terdapat bukti bahwa agen-agen CIA dan para pejabat luar negeri terlibat, karena takut Soekarno jatuh ke tangan komunis. Pertemuan Dewan Menteri SEATO di Manila (Maret 1958) juga mengharapkan para pemberontak dapat memaksakan kompromi, supaya Mantan Wapres Mohammad Hatta kembali ke tampuk kekuasaan. Ini harapan dunia antikomunis. Yang jadi soal, tidak mungkin rasanya Hatta ingin kembali berkuasa dengan dukungan CIA dan SEATO, yang akan menempatkannya sebagai “boneka Amerika”.
Yang pasti, ketika PRRI diumumkan, Soekarno menyingkat perjalanannya di luar negeri dan segera meminta Hatta melakukan perundingan dengan pihak yang mengangkat senjata. Hatta menyarankan Bung Karno melakukan tawar-menawar, di samping menyatakan kesediaannya menjadi PM dari satu kabinet presidensiil jika Soekarno menjadi presiden konstitusional.
Tapi Bung Karno ragu. Memang, itu bisa menghabisi ambisi kepemimpinannya. Lagi pula pihaknya didukung oleh Panglima Angkatan Udara Suryadarma, sementara Jendral A.H. Nasution, Panglima Angkatan Darat, sudah mengeluarkan peringatan tidak ada kompromi. Kedua tokoh pucuk inilah yang pertama kali memerintahkan aksi militer melawan PRRI.
Dan itu membuat Hatta marah. Penggunaan kekerasan seperti itu tidak diperkirakannya sebelum ia menempuh perundingan. Kata Mohamad Roem, Hatta pernah bersumpah tidak akan bekerja sama lagi dengan Bung Karno. Memang, sebelumnya ada harapan Dwitunggal akan bersatu kembali. Bukankah mereka yang bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan RI, dan berhasil menangkis tantangan demi saling melengkapi: Hatta memerlukan kehangatan dan kemampuan Bung Karno berkomunikasi dengan massa Jawa, sementara BK mengambil keuntungan dari disiplin, integritas, sikap dingin dan rasa ekonomi tekanannya itu.
Tapi Hatta, yang mundur sebagai wapres pada 1956, sebenarnya juga bersikap mendua kepada BK. Satu kali ia terkesan melindungi dan penuh pengertian, lain kali menyatakan kekecewaan dan kecaman. Bagi Hatta, Soekarno, sebagaimana kaum komunis, merupakan perintang tujuan-tujuan sosial-ekonominya. Tapi dalam hubungan pribadi, siapa pun mengakui keduanya ibarat saudara sekandung.
Sejarah kemudian mencatat: setelah pengunduran dirinya, peran politik Hatta melemah. Tapi sebenarnya juga BK. Tanpa pengaruh terus-menerus Hatta dan dedikasinya pada suatu prinsip ketimbang ambisi pribadi, performa politik BK terus merosot. Dan kita tahu rezimnya berakhir dengan huru-hara politik dan kebangkrutan besar ekonomi.
Usaha Hatta beroleh posisi kepemimpinan kembali di awal Orde Baru gagal, setelah rezim Soeharto melarangnya membentuk Partai Demokrasi Islam Indonesia bersama sejumlah bekas aktivis HMI, di antaranya Deliar Noer dan Ismail Hasan Metareum (kelak ketua umum PPP). Tapi tak diragukan lagi Hatta, mengutip Mevin Rose -penulis buku biografi Hatta-, adalah negarawan kaliber tertinggi, yang siap mengorbankan ambisi, kekayaan, dan kedudukan demi cita-cita. Karena itu peran kepemimpinannya harus dinilai sebesar kualitas etiknya dalam mencapai kekuasaan politik. Etika itu, sangat boleh jadi, berkat elemen keagamaan yang sangat berakar dalam aktivisme hidupnya. Hatta, yang digambarkan Rose sebagai seorang agamis yang “asketik revolusioner”, muslim modernis, sufi dan Wahabi sekaligus, yakin benar perjuangannya bagi kedaulatan rakyat merupakan tugas suci agama. Untuk yang terakhir itu, kita tahu, ia tak pernah berteriak
