Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta, 29 – 30 Maret 2019, tak bisa mengelak dari pembicaraan tentang pribumi – nonpribumi serta kesenjangan sosial ekonomi.
Masalah kesenjangan sosial ekonomi, nampaknya dalam waktu dekat memang belum akan reda, apalagi teratasi. Jika pada tahun 1990-an indeks kesenjangan yang dikenal sebagai gini ratio itu ada di sekitar angka 0,3 sampai 0,33, pada akhir September 2018 menurut Kepala Biro Pusat Statistik Suhariyanto tercatat sebesar 0,384.
Sementara itu indikator-indikator terkait lainnya juga masih memprihatinkan. Misalkan kontras antara Peringkat Indonesia (ke 20) sebagai negara dengan milyader terbanyak di dunia, di lain pihak Indonesia masuk pula dalam 100 negara termiskin dengan urutan 68, diapit Djibouti (67) dan Guyana (69). Makin kontras lagi karena menurut penelitian Oxfam Indonesia bersama NGO Forum on Indonesia Development tentang kekayaan 4 (empat ) orang terkaya Indonesia pada 2016 sama dengan 100 juta rakyat miskin Indonesia (detikfinance 23 Feb 2017).
Pada waktu yang hampir bersamaan, yakni awal 2017, Lembaga Keuangan Swiss Credit Suisse pun mengeluarkan riset mengenai ketimpangan kekayaan di berbagai negara. Indonesia masuk dalam 9 besar negara dengan kekayaan tidak merata. Hanya satu persen saja orang terkaya Indonesia sudah menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Sementara itu dalam kepemilikan tanah atau penguasaan lahan, Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2014 mencatat 72% tanah di Indonesia dikuasai hanya oleh 1% penduduk atau sekitar 2,6 juta orang, sedangkan sisanya yang 28% diperebutkan oleh 99% penduduk atau oleh lebih dari 257,4 juta orang.
Ironisnya kelompok yang paling menikmati sumber daya alam dan kue pembangunan, adalah kelompok yang oleh berbagai media massa terutama media sosial dicirikan dan disebut Asing–Aseng, yang tiada lain adalah orang-orang asing dan WNI keturunan Cina, yang secara kebetulan dalam keyakinan beragama juga banyak berbeda dengan mayoritas penduduk. Berbeda dengan kaum minoritas di banyak negara lain yang hanya mengandung satu unsur minoritas misalnya suku/ras saja atau hanya agama saja, di Indonesia tidak demikian halnya. Mereka mengumpulkan dua unsur minoritas sekaligus yaitu suku/ras dan agama, sehingga dengan demikian potensi kerawanan sosialnya jauh lebih besar.
Posisi strategis Asing – Aseng khususnya WNI keturunan Cina yang non muslim pada kegiatan ekonomi, dalam praktek kehidupan adalah merupakan kekuasaan potensial dan aktual, yang selanjutnya mudah merambah ke penguasaan sumber daya alam, penguasaan media massa kemudian ke politik dan pemerintahan dan lain sebagainya, yang apabila tidak diatasi secara sistemis strategis, maka akan menjadi gurita kekuasaan yang mendominasi. Padahal dominasi hanya akan melahirkan pertentangan. Cepat atau lambat, dominasi akan membangkitkan perlawanan (B.Wiwoho dalam Rumah Bagi Muslim, Indonesia dan Keturunan Tionghoa , Teplok Ress 2016).
Dalam berbagai kesempatan sejak akhir 1980an, para aktivis pembauran, juga berkeyakinan dan oleh sebab itu selalu menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki pribumi yang kuat, karena pribumi yang kuat merupakan kunci pembauran. (70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran, Bina Rena Pariwara 1997).
Untuk itulah Pemerintah harus memiliki serta melaksanakan kebijakan strategis yang menyeluruh dan terpadu, bukan hanya bersifat tambal sulam, emosional, dan manipulatif. Kebijakan itu harus menyentuh persoalan utama yakni penguasaan modal yang menyebabkan peta kompetisi menjadi sangat tidak seimbang. Yang tidak kalah penting pula, adalah secara sungguh- sungguh tidak pandang bulu, memberantas Korupsi – Kolusi – Nepotisme yang terbukti telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menimbulkan persaingan tidak sehat .
Sesungguhnyalah, persoalan utama kesenjangan bukan masalah SARA (Suku – Agama – Ras dan Antargolongan), karena SARA hanya merupakan sebab ikutan sekaligus akibat dari kebijakan negara dan pemerintah yang belum pernah tegas dan tepat. Namun demikian karena dampaknya sudah menyentuh ke dobel minoritas dengan tingkat kesenjangan yang sangat mengkhawatirkan, maka Pemerintah harus berani tegas dan memihak, sejalan dengan pendapat tokoh pembauran Junus Jahja bahwa “Pribumi Kuat Kunci Pembauran”.
Seraya itu pula kita galang rasa persaudaraan sesama anak bangsa dan hamba Allah, berdasarkan pemahaman akan firman Allah dalam Surat Al Hujuraat ayat 13 : “Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”
