Muzakarah

Tentang Nikah Siri

Sampai di sini, muncul soal: Bagaimana dengan hadis yang menegaskan bahwa “tidak ada nikah, kecuali dengan wali?” Hanafi punya jawaban. Kata mereka, yang dimaksud oleh hadis itu bukan “tidak ada nikah yang sah menurut syariat kecuali dengan wali”, melainkan “tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan wali”.

Dengan demikian, seorang wanita, baik janda maupun perawan, berhak untuk menikahkan dirinya sendiri, dengan atau tanpa izin serta kehadiran wali. Sebaliknya, seorang wali tidak berhak menikahkan anak perempuannya tanpa izin dari yang bersangkutan. Hanya saja, karena umumnya wanita perawan malu untuk berterus terang dalam soal perkawinan (terutama di masa silam), maka diam mereka cukup sebagai pertanda lampu hijau.

Toh, masih menurut mazhab Hanafi, ada juga kasus ketika seorang wali bisa memaksa kawin wanita yang berada di bawah perwaliannya. Yakni jika sang wanita masih di bawah umur (meski telah menjadi janda), idiot, gila, atau jadi budak. Khusus untuk wanita-wanita ini, perwalian harus ada.

Sekarang, marilah kita beralih pada persoalan: siapa yang berhak menjadi wali. Dalam hal ini, para ulama mazhab memiliki bagan sendiri-sendiri (terlalu panjang untuk dipaparkan di sini).

Namun yang pasti, mereka sepakat bahwa keluarga istri, terutama ayah dan kakek, merupakan prioritas untuk jadi saksi. Barulah kalau mereka tidak ada, maka boleh kita menggunakan wali di luar keluarga, dalam hal ini hakim atau sultan (atau pejabat pemerintah yang berwenang, misalnya kepala KUA). “Sultan (penguasa) adalah wali bagi (wanita) yang tidak punya wali,” demikian Nabi bersabda.

Edisi 006 – 13 Maret 2019 (PANJI No. 09 Tahun 1 – 1997)

About the author

Panji Masyarakat

Platform Bersama Umat

Tinggalkan Komentar Anda