Mengedepankan tema walyatalaththaf, mau’izhah hasanah, ummatan wasthan dan kalimatun sawa’, menjadi relevan ketika dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa pada hari ini tengah rawan konflik. Antara satu kelompok dan kelompok lain saling berhadapan demi tujuan-tujuan jangka pendek. Argumen keagamaan bahkan acap digunakan sebagai legitimasi teologis demi kepentingan politik tertentu. Hal terakhir ini kerap membuka konflik lebih massif.
Apakah Islam tidak berhak masuk ke ranah politik? Tentu saja boleh. Politik baik dalam pengertian sempit maupun luas adalah hal niscaya. Namun, apa pun pilihan kita dalam menempuh perjuangan itu tetap berada dalam khittah yang benar, yakni jalan pasrah tadi.
Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan beberapa istilah yang tumbuh dalam dalam proses akulturasi di bumi Nusantara ini, yakni musyawarah, mufakat, adil dan hikmah. Sebelum Islam datang, masyarakat kita belum mengenal istilah-istilah itu. Keempat istilah itu, dan sebenarnya masih banyak lagi, tercatat dalam dokumen penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dua dasar penting kita dalam ber-Indonesia tersebut, merupakan wujud elaborasi dari risalah Islam yang saya sampaikan di atas.
Dalam kaitan ini, saya ingin mengatakan bahwa salah satu media yang pernah menjalankan peranan penting menjembatani dinamika hubungan Islam dan negara adalah Majalah Panji Masyarakat. Sejak pertama terbit pada 1959, media Islam ini bervisikan keindonesiaan ini mampu memberikan pencerahan kpada kehidupan umat Islam dan masyarakat secara luas. Tokoh utama media ini, yakni Haji Abdul Malik Amrullah (Hamka), tak diragukan lagi, adalah seorang ulama nasionalis, intelektual berpandangan luas, sastrawan visioner dan wartawan dengan dedikasi tinggi dalam melakukan tugas-tugas pencerahan bangsa. Hamka telah megenalkan kepada bangsa ini pendekatan penyampaian risalah Islam yang di satu sisi tegas, tetapi santun serta berkeadaban di dalam penyampaiannya.
